Bupati Enrekang Minta Pimpinan SKPD Terbuka Dalam Memberikan Informasi

Bupati Enrekang Sulawesi-Selatan Haji La Tinro La Tunrung mengingatkan para pimpinan SKPD dituntut untuk bisa memberikan penjelasaan terkait program kerjanya kepada seluruh masyarakat melalui sosialisasi, termasuk kepada pekerja jurnalis, yaitu wartawan cetak dan elektronik.Menurutnya, seorang PNS yang diangkat untuk mengisi jabatan pimpinan SKPD tidak hanya dilihat jejang kariernya namun juga dilihat seberapa besar kemampuannya dalam memberikan penjelasaan, memecahkan masalah yang dihadapi, melaksanakan program kegiatan serta mampu mengayomi stafnya.Kemampuan untuk bisa menyosialisasikan program kerja kepada masyarakat dan wartawan, menurutnya penting, untuk mencegah terjadinya pemberitaan yang simpang-siur menyangkut institusi yang dipimpinnya di tengah masyarakat.

Bupati Enrekang Minta Pelayanan Masyarakat Dimaksimalkan

Bupati Enrekang Haji La Tinro La Tunrung menginstruksikan kepada jajarannya, khususnya bagi pegawai negeri sipil (PNS) dalam lingkup Pemkab Enrekang mulai dari desa/kelurahan hingga SKPD, untuk terus memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.”Pelayanan kepada masyarakat harus mengedepankan keramahan, kinerja juga harus dijaga dan ditingkatkan, untuk menciptakan pemerintahan efektif,” kata Ha La Tinro ketika membuka pertemuan dengan PPK SKPD di ruang pola Kantor Bupati Enrekang. Selasa (24/1) .Baginya, setiap kritikan itu adalah masukan bagi pemerintah daerah, asalkan konstruktif bersifat membangun dan tidak melakukan intrik-intrik yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan, apalagi menjadi provokasi di tengah-tengah masyarakat.Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat yang dibarengi kinerja yang sesuai tupoksi adalah hal yang harus dikedepankan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Untuk itu jajarannya harus dapat menerapkan sistem pelayanan Costumer Satisfaction (CS), artinya pelayanan harus dimulai dari pintu masuk hingga selesai. “Sistem CS tersebut bisa diterapkan di setiap instansi pemeritahan. Asumsinya, kesan pertama yang dikenang masyarakat ketika mengurus di kantor pemerintahan adalah adanya sambutan ramah dari petugas atau staf yang didatanginya,” kata Haji La Tinro

LPPD Enrekang jadi Percontohan LPPD Tingkat Nasional

Setelah berhasil meraih trofi Satyalancana Karya Bakti Nugraha dan berada di urutan enam terbaik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2009 tingkat kabupaten se-Indonesia.melihat keberhasilan tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjuk Kabupaten Enrekang sebagai percontohan penyusunan LPPD oleh karena hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan seminar yang di hadiri oleh para Asisten 1,para Kabag Pemerintahan serta tim Penyusun LPPD Kota dan Kabupaten se Sulawesi Selatan dalam seminar ini Pemprov Sulsel mengundang Pemkab Enrekang melalui Asisten I bidang Pemerintahan untuk tampil memberikan kiat-kiat keberhasilan LPPD Enrekang yang berlangsung di Hotel Singgasana Makassar,Kamis 27 Oktober 2011

Mutasi Pejabat Eselon II, III, IV

Bertempat di aula Kantor Daerah Pemerintah Kabupaten Enrekang,Wakil Bupati Enrekang,Drs Nurhasan melantik 163 pejabat eselon II, III dan IV terdapat dua jabatan baru untuk eselon dua. Jabatan tersebut adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dijabat mantan Camat Alla, Muzzakir serta Staf Ahli Bidang Hukum, Syarifuddin Sofie yang selama ini menjabat sebagai Kabag Hukum. Dengan tambahan satu staf ahli ini, maka di Pemerintah Kabupaten Enrekang saat ini sudah terdapat 3 staf ahli. Mereka adalah Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Andi Sapada, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Irfan Bachrum serta Staf Ahli Bidang Hukum, Syarifuddin Sofie. Untuk pejabat eselon II, Nurhasan melantik serta mengambil sumpah Umar Talliti yang selama ini menjabat Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil dilantik menjadi Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Andi Hamzah yang selama ini menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) dilantik menjadi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menggantikan Imran Mazmur yang dilantik menjadi Asisten III menggantikan Djajadi Silamma yang bergeser menjadi Asisten II.

SEKDA : “ISYARATKAN MUTASI DALAM WAKTU DEKAT

Pemkab Enrekang memberi sinyal bakal melakukan mutasi pejabat dalam beberapa waktu dekat.isyarat tersebut diakui Ketua Bapperjakat, HM Amiruddin yang juga Sekda Enrekang, Jumat kemarin. “Dalam waktu singkat akan terjadi mutasi beberapa pejabat untuk mengisi jabatan yang masih lowong. Saat ini sisa persetujuan dari bupati,” terangnya. Diakuinya, dua jabatan yang lowong tersebut, berdasarkan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bapperjakat sendiri lanjutnya, telah menyusun nama-nama yang PNS yang akan dimutasi untuk disahkan oleh bupati. serta berkaitan dengan 12 PNS lingkup Pemkab Enrekang yang tak hadiri di hari pertama kerja usai cuti bersama Idul Fitri dipastikan akan menerima sanksi penundaan gaji berkala serta masuk dalam daftar hitam (black list) PNS.

Sanksi Tambahan untuk PNS Bolos

Sanksi Khusus di berikan kepada 14 orang PNS yang bolos saat hari pertama masuk setelah cuti bersama pada tanggal 5 september yang di lakukan PemKab Enrekang berupa di jemur di lapangan Kantor Bupati Enrekang setelah selesai Apel Upacara,Senin 19 September 2011.pada saat pelaksaan apel upacara senin 14 PNS ini memeliki barisan tersendiri di samping barisan SATPOL PP.selain sanksi di jemur juga di berikan sanksi administratif disusun Baperjakat.kebijakan ini langsung dari Bupati Enrekang,Haji La Tinro La Tunrung hal ini di katakan oleh asisten III,Djajadi Silamma mengatakan “Mereka dianggap tidak disiplin karena mangkir kerja usai cuti bersama. Makanya, akan diberikan sanksi tersendiri untuk menjadi contoh PNS lainnya. Apalagi sebelum cuti bersama, bupati sudah mengeluarkan surat edaran untuk tidak menambah libur,” katanya.

SEKDA Puji Tingkat Kedisplinan PNS

Sekda Enrekang, HM Amiruddin mengungkapkan, untuk saat ini tingkat kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemkab Enrekang selama bulan Ramadhan cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan rutinitas pekerjaan para PNS masih seperti hari biasanya atau berjalan dengan baik. Namun, semuanya perlu terus lebih ditingkatkan, khususnya dalam hal yang bersentuhan langsung dalam pelayanan masyarakat. Agar kedisplinan PNS terus meningkat, Amiruddin meminta para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terus melakukan pengawasan terhadap pegawainya, dan memberikan laporan apabila banyak yang tidak bisa bekerja sesuai dengan ketentuan atau aturan.

Markus Nari Sumbang Bibit Hortikultura

Anggota Komisi IV DPRD Ri asal SULSEL,Markus Nari memberikan sumbangan bibit Hortikoltura untuk petani Enrekang,besar subangan bibit tersebut sebanyak 190 Ton siap tanam.Bantuan ini diserahkan oleh anggota DPR RI ini saat melakukan masa reses di Enrekang.Sumbangan tersebut,menurut legislator ini di berikan untuk mendudkung Pengebangan Agro dan Hortikoltura yang sangat baik di Bumi Massenrempulu.dari total sumbangan sebesar 190 ton terdiri dari 50 ton bibit jagung, 90 Ton bibit padi dan 50 ton bibit kedelai.Markus Nari berharap agar sumbangan yang di berikan tersebut dapat langsung di berikan kepada petani di Enrekang.”Saay mau nanti potensial yang luar biasa di Enrekang ini bisa di kelolah lebih maksimal lagi.Makanya kita selalu mendukung program-program pemerintah daerah yang erat kaitanya dengan pertanian.utamanyadi Enrekang,”Kata Markus.Bupati Enrekang,La Tinro yang hadir langsung di acara itu menyabut baik bantuan dari mantan anggota DPRD Sul-sel ini. menurutnya meski enrekang punya lahan garap pertanian yang cukup,namun luasnya sejauh ini mpengelolahannya mencapai hasil maksimal.

DPRD ENREKANG Mengharapkan untuk Menyikapi Temuan BPK

Fraksi Peduli Umat DPRD Enrekang, melalui juru bicaranya, Andi Hendra mengharapkan agar Bupati Enrekang bertindak tegas terhadap beberapa temuan pelanggaran administrasi sesuai hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Makassar. Sebab, beberapa temuan BPK ini merupakan perulangan dari beberapa temuan pelanggaran administrasi yang sama dengan hasil temuan pelanggaran administrasi yang terjadi di tahun 2009 lalu. Hal ini disampaikannya saat menyampaikan pemandangan umum fraksi di Rapat Paripurna terhadap Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ), Kamis kemarin di ruang rapat DPRD Enrekang yang dihadiri Ketua DPRD Enrekang, Bupati Enrekang Haji La Tinro La Tunrung, para anggota DPRD serta para pimpinan SKPD. “Saya harap, bupati bisa bersikap tegas terhadap beberapa temuan pelanggaran administrasi sesuai hasil pemeriksaan BPK. Terutama pelanggaran administrasi yang terus saja berulang seperti biaya pedampingan dana jamkesda serta jamkesmas,” bebernya.

APBD Perubahan Enrekang Bertambah Rp37,5 M

Untuk tahun ini, APBD-Perubahan Kabupaten Enrekang, dipastikan akan memperoleh tambahan sekira Rp37,5 miliar dari anggaran pemerintah pusat melalui APBN-P. Anggaran tersebut berupa bantuan dana intensif daerah (DID) sebesar Rp24 miliar serta dana percepatan pembangunan infrastuktur Rp 13,5 miliar. Kepastian adanya tambahan dana ini disampaikan Bupati Enrekang, Haji La Tinro La Tunrung, Kamis kemarin. Dijelaskannya, kucuran dana dari pemerintah pusat tersebut tak lepas dari hasil kinerja pemerintah kabupaten Enrekang bersama DPRD serta masyarakat yang dinilai oleh pemerintah pusat. Diakui oleh bupati dua periode ini,Rp13,5 milair yang didapat oleh Kabupaten Enrekang dari dana penguatan infrastruktur daerah (DPID) adalah untuk kategori Kabupaten dengan fiskal yang rendah.